DAMPAK perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan laut sektar 1 meter bakal menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian melalui permodelan terkini, sebanyak 115 pulau berukuran sedang dan berpenghuni akan hilang pada tahun 2050 mendatang.
Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Nasional, Ali Akbar, mengungkapkan di Jakarta, Kamis (7/7), tenggelamnya pulau-pulau tesebut bisa menjadi kenyataan, jika pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak dapat mengatasi dampak pemanasan global, sejak sekarang.
Pemanasan global tersebut disebabkan antara lain oleh banyaknya emisi gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Penyumbang emisi gas rumah kaca paling besar berasal dari sektor perubahan penggunaan lahan hutan. Akibatnya, sebagian besar permukaan bumi menjadi makin panas.
Saat ini, suhu bumi naik dari 0,6 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius. Jika keadaan tersebut terus berjalan tanpa tindakan pencegahan, pada tahun 2020, suhu bumi akan naik sebesar 2 derajat Celcius. Naiknya suhu bumi bisa mencairkan es di daerah kutub. Dalam 100 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan air laut setinggi 10 hingga 25 sentimeter.
Lembaga peduli lingkungan internasional, Greenpeace, memperkirakan, pada tahun 2100, akan terjadi peningkatan air laut hingga 95 sentimeter. Peningkatan muka air laut itu akan mengakibatkan hilangnya pulau atau daratan di dunia. Sekitar 1 persen daratan di Mesir akan hilang, 6 persen di Belanda, 17,5 persen di Bangladesh.
Yang parah, sekitar 80 persen atol di kepulauan Marshall bakal tenggelam. Begitu pula, pulau-pulau di Fiji, Samoa, Vanutu, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Dampak lebih jauh lagi, puluhan juta orang yang hidup di pesisir pantai harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Berbagai infrastruktur dan pemukiman di tepi pantai akan rusak.
Perubahan iklim juga mengakibatkan pergeseran musim karena perubahan tekanan dan suhu udara. Musim kemarau akan berlangsung lama. Bencana kekeringan dan penggurunan muncul. Di sisi lain, musim hujan berlangsung singkat dengan curah hujan lebih tinggi. Akibatnya, bakal terjadi bencana banjir dan tanah longsor.
Perubahan iklim yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu panjang, bakal menimbulkan krisis kemanusiaan. Persediaan bahan pangan berkurang akibat tingginya potensi gagal panen. Produktivitas pertanian di daerah tropis menurun, jika suhu rata-rata global meningkat 1 hingga 2 derajat Celsius.
Dampak lain, bakal terjadi krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjangan. Sumber kebutuhan air tawar bagi sepertiga penduduk dunia, akan mengering pada tahun 2100. Begitu pula, meluasnya ancaman berbagai penyakit yang disebabkan oleh naiknya suhu udara. Masa inkubasi nyamuk, misalnya, akan menjadi makin pendek.
Perubahan suhu bumi juga mengakibatkan hilangnya spesies flora dan fauna yang tidak dapat beradaptasi. Bahkan, naiknya suhu permukaan bumi menyebabkan es dan gletser di seluruh dunia, terutama di kutub Utara dan kutub Selatan, mencair.
Saat ini, sebagian masyarakat dunia belum sadar terhadap risiko dari dampak perubahan iklim yang menakutkan, jika gagal mengubah perilaku yang masih terus menghancurkan lingkungan. Penanaman pohon dan perlindungan hutan merupakan langkah untuk memulihkan lingkungan. Upaya yang harus diikuti dengan pencegahan terhadap perusakan atau alih fungsi hutan yang berlebih. ***
Tribun Timur
Kamis, 05 Agustus 2010
Menghapus Emisi Karbon
Menghapus Emisi Karbon
PEMERINTAH Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus emisi gas karbondioksida atau CO2 sebesar 26 pesen pada tahun 2020. Emisi gas karbon menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mewujudkan komitmen itu, pemerintah melakukan konservasi hutan dan lingkungan.
Badan kesehatan dunia, World Health Organization membuktikan, gas karbondioksida yang secara rutin mencapai tingkat tak sehat di banyak kota, dapat mengakibatkan ukuran janin kecil, kematian bayi dan kerusakan otak meningkat. Lamanya seorang wanita hamil terekspos, tergantung pada konsentrasi polutan di udara.
Kebakaran dan alih fungsi hutan, industri peternakan, pembangkit listrik, serta sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar emisi karbon. Data tahun 2008, menyebutkan, Indonesia menduduki urutan ketiga dunia sebagai penyumbang emisi gas karbon atau efek rumah kaca dunia, setelah Cina dan Amerika Serikat.
Penyebabnya antara lain akibat hilangnya 2 juta hektare lahan hutan di Tanah Air setiap tahun.Begitu pula, pembukaan hutan di lahan gambut Pulau Kalimantan. Aktivitas penebangan dan kebakaran hutan di Asia Tenggara menyumbang 2 miliar ton karbon dioksida ke udara.
Nilai tersebut setara dengan 8 persen emisi global yang berasal dari bahan bakar fosil. Sekitar 90 persen emisi CO2 dari hutan gambut di Asia Tenggara, disumbangkan oleh Indonesia. Dalam kurun waktu 2003-2008, total sumber emisi karbon dioksida setara dengan 638,975 gigaton!
Selain kebakaran dan penebangan hutan, penyumbang emisi karbon di dunia adalah peternakan. Badan Pangan Dunia PBB, pada tahun 2006 melaporkan, industri peternakan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi. Jumlahnya melebihi gabungan dari seluruh transportasi di seluruh dunia, yang hanya 13 persen. Sektor peternakan menyumbang 9 persen CO2.
Selain karbondioksida, sejumlah polutan berdampak buruk terhadap kesehatan. Polutan tersebut adalah gas nitrogen dioksida atau NO2, yang berasal dari sektor transportasi. Begitu pula, gas sulfur dioksida atau SO2, yang berasal dari sektor rumah tangga. Semua emisi gas tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia.
Wajar bila perhatian dunia tertuju ke Indonesia, berkaitan dengan upaya mengurangi emisi gas karbon. Pemerintah Norwegia, misalnya, menyediakan bantuan dana untuk penghentian sementara atau moratorium alih hutan. Dalam kenyataan, hutan berfungsi menyerap gas karbondioksida yang terlepas di udara.
Selain itu, para ilmuwan yang mengikuti pertemuan tentang konservasi di Sanur, Bali, Rabu (21/7), merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melarang pembukaan lahan gambut. Larangan itu terkait dengan nilai karbon yang tersimpan di lahan gambut itu.
Selama masa larangan tahun 2007-2009, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin konsesi baru untuk hak pengusahaan hutan perkebunan. Di samping itu, jangan terjadi ekspansi ke lahan-lahan yang dilarang.
Para ilmuwan juga meminta semua izin-izin konsensi untuk penebangan hutan terkait dengan moratorium, dievaluasi dengan hati-hati tentang keanekaragaman hayati dan kekayaan karbon yang tersimpan di lahan konsesinya.
Yang menjadi pertanyaan, dapatkah semua rekomendasi itu dilaksanakan dengan bertanggung jawab? ***
Tribun Timur
PEMERINTAH Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus emisi gas karbondioksida atau CO2 sebesar 26 pesen pada tahun 2020. Emisi gas karbon menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mewujudkan komitmen itu, pemerintah melakukan konservasi hutan dan lingkungan.
Badan kesehatan dunia, World Health Organization membuktikan, gas karbondioksida yang secara rutin mencapai tingkat tak sehat di banyak kota, dapat mengakibatkan ukuran janin kecil, kematian bayi dan kerusakan otak meningkat. Lamanya seorang wanita hamil terekspos, tergantung pada konsentrasi polutan di udara.
Kebakaran dan alih fungsi hutan, industri peternakan, pembangkit listrik, serta sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar emisi karbon. Data tahun 2008, menyebutkan, Indonesia menduduki urutan ketiga dunia sebagai penyumbang emisi gas karbon atau efek rumah kaca dunia, setelah Cina dan Amerika Serikat.
Penyebabnya antara lain akibat hilangnya 2 juta hektare lahan hutan di Tanah Air setiap tahun.Begitu pula, pembukaan hutan di lahan gambut Pulau Kalimantan. Aktivitas penebangan dan kebakaran hutan di Asia Tenggara menyumbang 2 miliar ton karbon dioksida ke udara.
Nilai tersebut setara dengan 8 persen emisi global yang berasal dari bahan bakar fosil. Sekitar 90 persen emisi CO2 dari hutan gambut di Asia Tenggara, disumbangkan oleh Indonesia. Dalam kurun waktu 2003-2008, total sumber emisi karbon dioksida setara dengan 638,975 gigaton!
Selain kebakaran dan penebangan hutan, penyumbang emisi karbon di dunia adalah peternakan. Badan Pangan Dunia PBB, pada tahun 2006 melaporkan, industri peternakan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi. Jumlahnya melebihi gabungan dari seluruh transportasi di seluruh dunia, yang hanya 13 persen. Sektor peternakan menyumbang 9 persen CO2.
Selain karbondioksida, sejumlah polutan berdampak buruk terhadap kesehatan. Polutan tersebut adalah gas nitrogen dioksida atau NO2, yang berasal dari sektor transportasi. Begitu pula, gas sulfur dioksida atau SO2, yang berasal dari sektor rumah tangga. Semua emisi gas tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia.
Wajar bila perhatian dunia tertuju ke Indonesia, berkaitan dengan upaya mengurangi emisi gas karbon. Pemerintah Norwegia, misalnya, menyediakan bantuan dana untuk penghentian sementara atau moratorium alih hutan. Dalam kenyataan, hutan berfungsi menyerap gas karbondioksida yang terlepas di udara.
Selain itu, para ilmuwan yang mengikuti pertemuan tentang konservasi di Sanur, Bali, Rabu (21/7), merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melarang pembukaan lahan gambut. Larangan itu terkait dengan nilai karbon yang tersimpan di lahan gambut itu.
Selama masa larangan tahun 2007-2009, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin konsesi baru untuk hak pengusahaan hutan perkebunan. Di samping itu, jangan terjadi ekspansi ke lahan-lahan yang dilarang.
Para ilmuwan juga meminta semua izin-izin konsensi untuk penebangan hutan terkait dengan moratorium, dievaluasi dengan hati-hati tentang keanekaragaman hayati dan kekayaan karbon yang tersimpan di lahan konsesinya.
Yang menjadi pertanyaan, dapatkah semua rekomendasi itu dilaksanakan dengan bertanggung jawab? ***
Tribun Timur
Pelestarian Hutan
HUTAN di Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng, akan musnah antara tahun 2012-2016. Perkiraan tersebut berdasarkan data tutupan hutan Kalimantan, dari tahun 1900 hingga sekarang, dengan menggunakan proyeksi konservatif dan proyeksi pesimistis.
Berdasarkan proyeksi konservatif atau pengelolaan hutan secara lestari, kerusakan hutan dapat ditekan 781.529 hektare per tahun. Namun, jika terjadi kesalahan pengelolaan hutan atau proyeksi pesimistis, 1.240.000 hektare hutan akan hilang per tahun.
Koordinator Wilayah World Wide Fund for Nature Indonesia, badan dunia yang peduli terhadap masalah lingkungan wilayah Kalteng, Rosenda Kasih, mengatakan, Rabu (28/7), tutupan hutan Kalteng tercatat seluas 8.635.944,854 hektare. Itu berarti, hutan tersebut akan hilang 2 hingga 3 tahuin ke depan.
Data tutupan lahan yang dikumpulkan dari tahun 1900 tersebut, diproyeksikan per 25 tahun. Bahkan akhir-akhir ini, menjadi per 10 tahun, dengan melihat laju kerusakan hutan yang semakin cepat. Pengelolaan hutan yang salah terlihat pada banyaknya pembukaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan aspek ekonomi.
Selain pengelolaan hutan yang salah dari sisi kebijakan, hilangnya hutan juga disebabkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, pertambangan, dan pembukaan perkebunan sawit secara besar-besaran.
Carut-marutnya pengelolaan hutan juga disebabkan oleh proses otonomi daerah. Beberapa kabupaten mengeksploitasi hutan untuk memenuhi pendapatan asli daerah. Untuk menggenjot pendapatan daerah, banyak dikeluarkan izin-izin perkebunan dan pertambangan yang terletak pada kawasan hutan.
Persoalan hutan tropis di Indonesia, akhir-akhir ini, makin serius. Kini, hutan primer hanya ditemukan di Kalimantan dan Papua. Bila hutan di daerah tersebut dieksploitasi secara berlebihan atau rusak karena pembalakan liar yang tak kunjung teratasi, dampaknya sangat besar bagi Indonesia dan dunia.
Tak heran, investor ternama asal Amerika Serikat, George Soros, Sabtu (24/7), berwisata alam ke beberapa hutan tropis di Kalimantan Tengah. Duta Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB untuk lingkungan berkunjung ke provinsi itu untuk melihat hutan yang masih terjaga kelestariannya dan keberadaan rawa gambut.
Dari perjalanan wisata hutan tropis tersebut, Soros akan mendapatkan secara langsung informasi di lapangan. Kedatangannya juga didorong oleh rasa tertarik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, terutama hutan dan lahan gambut.
Kunjungan investor terkenal dunia itu, pasti, bermanfaat bagi daerah. Terlebih lagi, pemerintah provinsi tersebut sedang berupaya merahbilitasi kerusakan lahan gambut seluas 1 juta hektare. Rehabilitasi yang memerlukan dana tak sedikit itu, memang, tak bakal terealisasi, bila berharap pada anggaran, baik daerah maupun pusat.
Dengan kata lain, perlu terobosan kreatif di kalangan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan. Selain regulasi dan kebijakan pemerintah yang tepat, dukungan dana pun ikut menentukan.
Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi persoalan serius berkaitan dengan lingkungan hidup. Sekitar 90 persen hutan mangrove, misalnya, rusak parah akibat eksploitasi dan alih fungsi lahan. Upaya rehabilitasinya memerlukan terobosan dari pemerintah daerah. Pemprov Kalteng sudah menunjukkan kemampuannya. ***
Tribun Timur
HUTAN di Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng, akan musnah antara tahun 2012-2016. Perkiraan tersebut berdasarkan data tutupan hutan Kalimantan, dari tahun 1900 hingga sekarang, dengan menggunakan proyeksi konservatif dan proyeksi pesimistis.
Berdasarkan proyeksi konservatif atau pengelolaan hutan secara lestari, kerusakan hutan dapat ditekan 781.529 hektare per tahun. Namun, jika terjadi kesalahan pengelolaan hutan atau proyeksi pesimistis, 1.240.000 hektare hutan akan hilang per tahun.
Koordinator Wilayah World Wide Fund for Nature Indonesia, badan dunia yang peduli terhadap masalah lingkungan wilayah Kalteng, Rosenda Kasih, mengatakan, Rabu (28/7), tutupan hutan Kalteng tercatat seluas 8.635.944,854 hektare. Itu berarti, hutan tersebut akan hilang 2 hingga 3 tahuin ke depan.
Data tutupan lahan yang dikumpulkan dari tahun 1900 tersebut, diproyeksikan per 25 tahun. Bahkan akhir-akhir ini, menjadi per 10 tahun, dengan melihat laju kerusakan hutan yang semakin cepat. Pengelolaan hutan yang salah terlihat pada banyaknya pembukaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan aspek ekonomi.
Selain pengelolaan hutan yang salah dari sisi kebijakan, hilangnya hutan juga disebabkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, pertambangan, dan pembukaan perkebunan sawit secara besar-besaran.
Carut-marutnya pengelolaan hutan juga disebabkan oleh proses otonomi daerah. Beberapa kabupaten mengeksploitasi hutan untuk memenuhi pendapatan asli daerah. Untuk menggenjot pendapatan daerah, banyak dikeluarkan izin-izin perkebunan dan pertambangan yang terletak pada kawasan hutan.
Persoalan hutan tropis di Indonesia, akhir-akhir ini, makin serius. Kini, hutan primer hanya ditemukan di Kalimantan dan Papua. Bila hutan di daerah tersebut dieksploitasi secara berlebihan atau rusak karena pembalakan liar yang tak kunjung teratasi, dampaknya sangat besar bagi Indonesia dan dunia.
Tak heran, investor ternama asal Amerika Serikat, George Soros, Sabtu (24/7), berwisata alam ke beberapa hutan tropis di Kalimantan Tengah. Duta Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB untuk lingkungan berkunjung ke provinsi itu untuk melihat hutan yang masih terjaga kelestariannya dan keberadaan rawa gambut.
Dari perjalanan wisata hutan tropis tersebut, Soros akan mendapatkan secara langsung informasi di lapangan. Kedatangannya juga didorong oleh rasa tertarik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, terutama hutan dan lahan gambut.
Kunjungan investor terkenal dunia itu, pasti, bermanfaat bagi daerah. Terlebih lagi, pemerintah provinsi tersebut sedang berupaya merahbilitasi kerusakan lahan gambut seluas 1 juta hektare. Rehabilitasi yang memerlukan dana tak sedikit itu, memang, tak bakal terealisasi, bila berharap pada anggaran, baik daerah maupun pusat.
Dengan kata lain, perlu terobosan kreatif di kalangan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan. Selain regulasi dan kebijakan pemerintah yang tepat, dukungan dana pun ikut menentukan.
Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi persoalan serius berkaitan dengan lingkungan hidup. Sekitar 90 persen hutan mangrove, misalnya, rusak parah akibat eksploitasi dan alih fungsi lahan. Upaya rehabilitasinya memerlukan terobosan dari pemerintah daerah. Pemprov Kalteng sudah menunjukkan kemampuannya. ***
Tribun Timur
Dekat Hutan dan Taman Nasional
Dekat Hutan dan Taman Nasional
KAWASAN Alla Kappang, Maros, berada di sekitar jalan poros Makassar-Bone. Selain dikenal sebagai wilayah hutan lindung dan Taman Nasional Karaenta, Kappang juga adalah kawasan kars yang kerap menjadi lokasi latihan bagi kelompok pecinta alam.
Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) menempatkan salah satu alat pendeteksi gempa dan nuklir di kawasan ini. Perangkat alat tersebut terkesan sederhana karena hanya berbentuk gardu.
Meski sederhana, perangkat tersebut bisa membedakan getaran gempa yang disebabkan oleh alam atau oleh uji coba nuklir.
Alla Kappang berada di posisi ketinggian dan sering diliputi kabut. Letaknya berada di kaki Gunung Bulusaraung.
Jalan berkelok-kelok yang sempit dengan tanjakan yang curam menjadi ciri khas kawasan Alla Kappang. Bila berkendara di malam hari, suasana gelap gulita terasa di daerah yang banyak dihuni kera putih dan babi hutan ini.
Posisi Alla Kappang tak jauh dari kawasan wisata alam Bantimurung. Diperkirakan jarak Bantimurung dengan Alla Kappang hanya sekitar sembilan kilometer. Suasana alam kedua tempat ini pun sangat mirip, dikelilingi tebing batu.
Di masa penjajahan Jepang, kawasan ini menjadi salah satu tempat perlindungan tentara Jepang. Tak heran, sangat banyak ditemui gua-gua yang disebut sebagai gua alam. Sejumlah warga menyebutkan kawasan Alla Kappang juga menjadi salah satu basis perjuangan tentara Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Qahhar Mudzakkar.
Kappang dikenal.(jid)
Sumber.
Tribun Timur Makassar
KAWASAN Alla Kappang, Maros, berada di sekitar jalan poros Makassar-Bone. Selain dikenal sebagai wilayah hutan lindung dan Taman Nasional Karaenta, Kappang juga adalah kawasan kars yang kerap menjadi lokasi latihan bagi kelompok pecinta alam.
Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) menempatkan salah satu alat pendeteksi gempa dan nuklir di kawasan ini. Perangkat alat tersebut terkesan sederhana karena hanya berbentuk gardu.
Meski sederhana, perangkat tersebut bisa membedakan getaran gempa yang disebabkan oleh alam atau oleh uji coba nuklir.
Alla Kappang berada di posisi ketinggian dan sering diliputi kabut. Letaknya berada di kaki Gunung Bulusaraung.
Jalan berkelok-kelok yang sempit dengan tanjakan yang curam menjadi ciri khas kawasan Alla Kappang. Bila berkendara di malam hari, suasana gelap gulita terasa di daerah yang banyak dihuni kera putih dan babi hutan ini.
Posisi Alla Kappang tak jauh dari kawasan wisata alam Bantimurung. Diperkirakan jarak Bantimurung dengan Alla Kappang hanya sekitar sembilan kilometer. Suasana alam kedua tempat ini pun sangat mirip, dikelilingi tebing batu.
Di masa penjajahan Jepang, kawasan ini menjadi salah satu tempat perlindungan tentara Jepang. Tak heran, sangat banyak ditemui gua-gua yang disebut sebagai gua alam. Sejumlah warga menyebutkan kawasan Alla Kappang juga menjadi salah satu basis perjuangan tentara Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Qahhar Mudzakkar.
Kappang dikenal.(jid)
Sumber.
Tribun Timur Makassar
Selasa, 27 Juli 2010
Sejarah Karimun Jawa
Palau Jawa Karimun terletak di pantai utara Jawa,atau 83 Km dari Jepara,Jawa Tengah.Kepulauaan ini yang terdiri dari 26 gugusan pulau.
Konon katanya,menurut Legenda pulau ini ditemukan oleh Sunan Muria yang prihatin atas kenakalan putranya,Amir Hasan.Dengan maksud mendidik putranya(Amir Hasan,Sunan Muria memerintahkan Putranya Amir Hasan pergi kesebuah Pualu yang nampak KREMUN-KREMUN(kabur)dari gunung Muria.Agar sianak dapat memperdalam dan mengembangkan Ilmu Agamanya.
Menurut cerita karena nampak kremun-kremun(Kabur)maka Pulau tersebut diberi nama Pulau Karimun sampai sekarang.
Sumber;Media Indonesia.
Konon katanya,menurut Legenda pulau ini ditemukan oleh Sunan Muria yang prihatin atas kenakalan putranya,Amir Hasan.Dengan maksud mendidik putranya(Amir Hasan,Sunan Muria memerintahkan Putranya Amir Hasan pergi kesebuah Pualu yang nampak KREMUN-KREMUN(kabur)dari gunung Muria.Agar sianak dapat memperdalam dan mengembangkan Ilmu Agamanya.
Menurut cerita karena nampak kremun-kremun(Kabur)maka Pulau tersebut diberi nama Pulau Karimun sampai sekarang.
Sumber;Media Indonesia.
Sistem Pemerintahan Presidensil dan Parlementer
Perbedaan sistem pemeritahan Presidensil dan Parlementer
SISTEM PRESIDENSIL..
1.Legitimasi presiden dari rakayat sehingga sistem ini ditandai dengan penerapan pemilihan presiden dan wakil pressiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang tetap
2.Pesiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan
3.Presiden tidak bertanggung jawab ke Parlemen,melainkan langsung kepada rakyat sehinggah pemakzulan presiden dan wakilnya hanya dapat melalui proses peradilan
4.Presiden dan parlemen tidak saling menjatuhkan dan punya posisi yang setara.
SISTEM PARLEMENTER.
1.Legitimasi pemeritah dan Kabinet dari parlemen sehinggah pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri dan kabinetnya dibentuk,bertanggung jawab,dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mozi.
2.Perdana menteri hanya sebagai kepala pemerintahan,sedangkan kepala negara lebih bersifat sebagai simbol Nasional (pemersatu)
2.Kedudukan kabianet lebih rendah dibandinkan parlemen sehinggah kabinet bergantung kepada parlemen.
KETENTUAN YANG MENDUKUNG PRESIDENSIAL DI UUD 1945.
1.Pasal.6A ayat 1.Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh Rakyat.
2.Pasal.7A.Presiden dana wakil Presiden dapat diberhedtikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR,baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada negara,korupsi,penyuapan,tindak pidana berat lainnya,atau perbuatan tercela;maupun apabial terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.
3.Pasal 7C.Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR
Sumber;Kompas edisi 28 Juli 2010.
SISTEM PRESIDENSIL..
1.Legitimasi presiden dari rakayat sehingga sistem ini ditandai dengan penerapan pemilihan presiden dan wakil pressiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang tetap
2.Pesiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan
3.Presiden tidak bertanggung jawab ke Parlemen,melainkan langsung kepada rakyat sehinggah pemakzulan presiden dan wakilnya hanya dapat melalui proses peradilan
4.Presiden dan parlemen tidak saling menjatuhkan dan punya posisi yang setara.
SISTEM PARLEMENTER.
1.Legitimasi pemeritah dan Kabinet dari parlemen sehinggah pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri dan kabinetnya dibentuk,bertanggung jawab,dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mozi.
2.Perdana menteri hanya sebagai kepala pemerintahan,sedangkan kepala negara lebih bersifat sebagai simbol Nasional (pemersatu)
2.Kedudukan kabianet lebih rendah dibandinkan parlemen sehinggah kabinet bergantung kepada parlemen.
KETENTUAN YANG MENDUKUNG PRESIDENSIAL DI UUD 1945.
1.Pasal.6A ayat 1.Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh Rakyat.
2.Pasal.7A.Presiden dana wakil Presiden dapat diberhedtikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR,baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada negara,korupsi,penyuapan,tindak pidana berat lainnya,atau perbuatan tercela;maupun apabial terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.
3.Pasal 7C.Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR
Sumber;Kompas edisi 28 Juli 2010.
Jumat, 23 Juli 2010
FROFIL SUKU KUBU
-Suku kubu atau suku Anak Dalam atau Orang Rimba
-Mereka Hidup di Propinsi Riau
-Jumlah Populasinya sekitar 200.000 Jiwa
-Hidup Nomadem
-mata pencaharian berburu dan meramu
-Suku Kubu tinggal di tiga wilayah Ekologis yang berbeda yaitu orang kubu berada di Utara Propinsi Riau (sekiatar Taman Nasional Bukit Tigapuluh)Taman Nasional Bukit Duabelas dan wilayah selatan Jambi(Sepanjang jalan Raya lintas sumatera)
Asal Usul
~Anak Dalam berasaal dari tiga Turunan,
1.Keturunan dari Sumatera Selatan, di kabupaten Batanghari
2.Keturunan dari Minangkabau,kabupaten Bungo Tebo dan Batanghari
3.Keturunan dari Jambi asli di kubu Air Hitam Kab.sarolangun Bangko
Budaya
Melangun
~Tradsisi/budaya pada saat Keluarga Meninggal
Seloka dan Mantera
~Atruran-aturan hukum yang secara tegas dijadikan pedoman oleh para pemimpin suku.Khususnya Tumenggung yang membuat keputusan
Besale
~Kegiatan sakral yang bertujuan mengobati anggota yang sakit atau untuk menolak bala.
Sumber Media Indonesia
-Mereka Hidup di Propinsi Riau
-Jumlah Populasinya sekitar 200.000 Jiwa
-Hidup Nomadem
-mata pencaharian berburu dan meramu
-Suku Kubu tinggal di tiga wilayah Ekologis yang berbeda yaitu orang kubu berada di Utara Propinsi Riau (sekiatar Taman Nasional Bukit Tigapuluh)Taman Nasional Bukit Duabelas dan wilayah selatan Jambi(Sepanjang jalan Raya lintas sumatera)
Asal Usul
~Anak Dalam berasaal dari tiga Turunan,
1.Keturunan dari Sumatera Selatan, di kabupaten Batanghari
2.Keturunan dari Minangkabau,kabupaten Bungo Tebo dan Batanghari
3.Keturunan dari Jambi asli di kubu Air Hitam Kab.sarolangun Bangko
Budaya
Melangun
~Tradsisi/budaya pada saat Keluarga Meninggal
Seloka dan Mantera
~Atruran-aturan hukum yang secara tegas dijadikan pedoman oleh para pemimpin suku.Khususnya Tumenggung yang membuat keputusan
Besale
~Kegiatan sakral yang bertujuan mengobati anggota yang sakit atau untuk menolak bala.
Sumber Media Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)