AKTIVITAS penghijauan selalu dikaitkan dengan upaya meminimalisir dampak pemanasan global. Sebenarnya bagaimana kaitan antara penanaman pohon dengan mengurangi pemanasan global?
Pemanasan global adalah kenaikan suhu udara rata-rata di seluruh permukaan bumi. Kenaikan suhu udara ini terjadi karena semakin banyak gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi.
Gas-gas ini antara lain uap air (H2O), karbon dioksida (CO2), nitrous oksida (N2O), dan gas metana (CH4), bersama dengan gas-gas lain menyelimuti bumi yang disebut dengan udara.
Gas-gas ini memiliki efek rumah kaca, sehingga sinar matahari bisa masuk menembus kaca, namun panas dari rumah kaca tidak bisa keluar karena tertahan oleh kaca, sehingga udara di dalam rumah kaca lama-kelamaan menjadi lebih panas.
Hal seperti ini dilakukan petani di daerah beriklim dingin untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan suhu di daerah pertaniannya.
Demikian pula gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Sinar matahari mampu menerobos lapisan gas ini sehingga mencapai permukaan bumi. Sebagian sinar itu diserap bumi, lainnya dipancarkan kembali ke atmosfer (udara) dalam bentuk panas.
Panas ini akan diserap gas-gas rumah kaca, kemudian dipancarkan kembali ke segala penjuru arah, termasuk sebagian besar ke arah bumi. Panas yang dipancarkan kembali ke arah Bumi inilah yang menyebabkan suhu udara di permukaan Bumi menjadi lebih tinggi.
Peningkatan konsentrasi (jumlah) gas-gas rumah kaca ini di atmosfer dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah panas yang terperangkap di lapisan udara permukaan bumi. Dalam jangka panjang hal inilah yang menyebabkan pemanasan global.
Di antara gas-gas rumah kaca, jumlah gas karbon dioksida adalah yang meningkat signifikan, terkait dengan peningkatan aktivitas penggunaan bahan bakar fosil (gas, minyak dan batubara) untuk berbagai keperluan seperti transportasi, industri dan rumah tangga, dari zaman pra-industri hingga zaman modern saat ini.
Pemantauan di observatorium Mauna Loa, Hawaii, konsentrasi CO2 meningkat secara konsisten dari sekitar 318 ppm pada 1957 menjadi sekitar 387 ppm pada tahun 2010.
Sementara itu, panel ahli antarpemerintah mengenai perubahan iklim (IPCC) mengungkapkan bahwa suhu permukaan bumi meningkat 0,6 derajat Celcius dari tahun 1861 hingga pada tahun 2001, dan saat ini diperkirakan suhu permukaan bumi meningkat sekitar 0,74 derajat Celcius.
Dampak negatif dari pemanasan global ini sudah disuarakan banyak kalangan sejak beberapa dekade lalu, namun komunitas dunia terutama kalangan industri baru sadar dalam beberapa tahun terakhir setelah lapisan es di kutub mulai mencair.
Pencairan es itu dikhawatirkan akan menaikkan muka air laut, yang bisa menenggelamkan pulau dan sejumlah kota di tepi pantai, serta segala aktivitas masyarakat di kawasan pesisir.
Dampak lain dari pemanasan global yakni terganggunya pola iklim. Pola iklim yang tidak teratur membuat pola tanam pertanian menjadi kacau, bahkan bisa berakibat pada gagal panen yang bisa mengakibatkan kelaparan bagi manusia.
Sebagai contoh, selama ini musim hujan di Indonesia dikenal pada periode September hingga Februari, dan musim kering (panas) pada Maret hingga Agustus. Dengan pola ini, biasanya petani menanam padi pada Desember (puncak musim hujan) dan rencana panen pada Maret atau April (awal musim kering).
Karena perubahan iklim, musim hujan berlangsung hingga Maret, maka padi tersebut akan hancur dan tidak bisa dipanen.
Selain itu, meningkatnya suhu udara bisa memunculkan berbagai penyakit baru yang sulit ditangani, karena belum sempat dilakukan penelitian.
Para ahli memperkirakan apabila suhu udara meningkat dua derajat Celcius, maka perubahan ekosistem bumi yang terjadi tidak akan bisa dipulihkan (ir-reversible), mahluk hidup banyak yang akan punah.
Oleh karena itu, untuk menghindari malapetaka karena kenaikan suhu tersebut bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk mengurangi emisi karbon ke udara mulai tahun 2020.
Ada beberapa cara untuk mengurangi jumlah gas CO2 di udara, antara lain mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menanam pohon/tumbuhan/tanaman untuk menyerap CO2 dari udara.
Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil bisa dilakukan dengan efisiensi penggunaan energi dan atau menggunakan sumber energi lain seperti energi nuklir, tenaga matahari, tenaga air dan lain-lain.
Sementara itu penyerapan CO2 dari udara dilakukan tumbuhan (pohon) melalui proses fotosintesis di dalam daun. Atas bantuan energi dari sinar matahari, air yang diserap tumbuhan dari tanah akan bercampur dengan CO2 yang diserap dari udara untuk menghasilkan gula, yakni bahan organik yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang.
Semakin banyak tumbuhan (pohon) akan semakin banyak pula daun yang menyerap CO2, sehingga konsentrasi CO2 di udara bisa berkurang. Demikianlah proses penanaman pohon bisa mengurangi pemanasan global.(firmansyah)
Tribun Timur
Kamis, 05 Agustus 2010
Hutan Rusak di Sulawesi Selatan
BERDASARKAN Data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, hingga 2010 Sulsel memiliki hutan seluas 2,1 juta hektare (Ha). Diperkirakan hutan yang rusak telah mencapai 30,6 persen.
Luas lahan kehutanan tersebut terdiri atas 1,2 juta hektare hutan lindung, 488 hektare hutan produksi terbatas, 131 ribu hektare hutan produksi, 23 ribu hektare hutan konvensi, dan 242 ribu hektare hutan swaka alam atau wisata.
Menurut Jurnal Celebes, luas hutan tersebut semakin berkurang. "Pada 2007 hutan sulsel berkurang sekitar 10,6 persen dan 2008 berkurang sekitar 30,6 persen dari total luas hutan yang ada di Sulsel yang pernah seluas 2,7 hektare," jelasnya.
Pengurangan luas hutan tersebut bukan hanya karena penebangan atau aktivitas perambahan hutan tapi juga karena aktivitas pertambangan.(fir)
Tribun Timur
Luas lahan kehutanan tersebut terdiri atas 1,2 juta hektare hutan lindung, 488 hektare hutan produksi terbatas, 131 ribu hektare hutan produksi, 23 ribu hektare hutan konvensi, dan 242 ribu hektare hutan swaka alam atau wisata.
Menurut Jurnal Celebes, luas hutan tersebut semakin berkurang. "Pada 2007 hutan sulsel berkurang sekitar 10,6 persen dan 2008 berkurang sekitar 30,6 persen dari total luas hutan yang ada di Sulsel yang pernah seluas 2,7 hektare," jelasnya.
Pengurangan luas hutan tersebut bukan hanya karena penebangan atau aktivitas perambahan hutan tapi juga karena aktivitas pertambangan.(fir)
Tribun Timur
Kapolda-Kaltim Zona bebas pembalakan Liar
Balikpapan, Tribun - Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim), Irjen Pol Mathius Salempang, mengharapkan wilayah kerjanya menjadi zona bebas pembalakan liar (ilegal logging).
"Namun untuk menjadikan daerah Kaltim menjadi zona bebas ilegal logging, saya tidak bisa bekerja sendiri dan harus bersama-sama dengan komponen lainnya, terutama pemerintah daerah," kata Kapolda, seusai melaksanakan penanaman 1.600 pohon di kawasan Mapolda Kaltim di Balikpapan.
Menurut Mathius, pemberantasan kasus ilegal logging tidak semata-mata harus melalui penegakan hukum, tapi perlu peran pemda dalam membantu mengatasinya.
Hal tersebut berdasarkan banyaknya beberapa tokoh adat dan masyarakat Kaltim yang menemui Mathius beberapa waktu lalu dan meminta agar Kapolda memperkenankan penebangan kayu di hutan oleh masyarakat sekitar.
"Adapun alasan mereka meminta penggunaan kayu tersebut bermacam-macam, di antaranya untuk membangun rumah yang saat ini susah memperoleh kayunya, ada yang jujur mengatakan kayu-kayu tersebut digunakan membiayai sekolah anak-anaknya," katanya dikutip Antara.
Mathius mengatakan permintaan para tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut tidak bisa ditolerir karena tidak diperkenankannya melakukan praktik ilegal logging.
"Dari sinilah kita meminta peran dari pemerintah daerah untuk membantu memberantas ilegal logging," ujarnya.
Sebenarnya ilegal logging dapat diberantas bila pihak-pihak terkait memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pemberantasan, kata Mathius menegaskan.
Menurut Kapolda, Kaltim memiliki banyak kepentingan nasional maupun dunia karena hutan yang dimilikinya merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga.
Kaltim merupakan salah satu pusat penyebaran hutan hujan tropis. Secara global, hutan hujan tropis luasnya sekitar 15 persen dari permukaan bumi dan mengandung 25 persen karbon di biosfer terrestrial.
Akan tetapi hutan-hutan tersebut terus dirambah dan ditebang, sehingga mengakibatkan emisi panas karbon dioksida terperangkap di atmosfer.
Salah satu upaya yang dilaksanakan Polda Kaltim adalah melaksanakan penanaman pohon di sekitar wilayahnya dan memerintahkan penanaman hingga ke satuan wilayah (satwil), ujarnya.
"Syukur bila ada ada bantuan pihak ketiga dalam pelaksanaan penanaman pohon karena manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat," kata Mathius.(tb)
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
"Namun untuk menjadikan daerah Kaltim menjadi zona bebas ilegal logging, saya tidak bisa bekerja sendiri dan harus bersama-sama dengan komponen lainnya, terutama pemerintah daerah," kata Kapolda, seusai melaksanakan penanaman 1.600 pohon di kawasan Mapolda Kaltim di Balikpapan.
Menurut Mathius, pemberantasan kasus ilegal logging tidak semata-mata harus melalui penegakan hukum, tapi perlu peran pemda dalam membantu mengatasinya.
Hal tersebut berdasarkan banyaknya beberapa tokoh adat dan masyarakat Kaltim yang menemui Mathius beberapa waktu lalu dan meminta agar Kapolda memperkenankan penebangan kayu di hutan oleh masyarakat sekitar.
"Adapun alasan mereka meminta penggunaan kayu tersebut bermacam-macam, di antaranya untuk membangun rumah yang saat ini susah memperoleh kayunya, ada yang jujur mengatakan kayu-kayu tersebut digunakan membiayai sekolah anak-anaknya," katanya dikutip Antara.
Mathius mengatakan permintaan para tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut tidak bisa ditolerir karena tidak diperkenankannya melakukan praktik ilegal logging.
"Dari sinilah kita meminta peran dari pemerintah daerah untuk membantu memberantas ilegal logging," ujarnya.
Sebenarnya ilegal logging dapat diberantas bila pihak-pihak terkait memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pemberantasan, kata Mathius menegaskan.
Menurut Kapolda, Kaltim memiliki banyak kepentingan nasional maupun dunia karena hutan yang dimilikinya merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga.
Kaltim merupakan salah satu pusat penyebaran hutan hujan tropis. Secara global, hutan hujan tropis luasnya sekitar 15 persen dari permukaan bumi dan mengandung 25 persen karbon di biosfer terrestrial.
Akan tetapi hutan-hutan tersebut terus dirambah dan ditebang, sehingga mengakibatkan emisi panas karbon dioksida terperangkap di atmosfer.
Salah satu upaya yang dilaksanakan Polda Kaltim adalah melaksanakan penanaman pohon di sekitar wilayahnya dan memerintahkan penanaman hingga ke satuan wilayah (satwil), ujarnya.
"Syukur bila ada ada bantuan pihak ketiga dalam pelaksanaan penanaman pohon karena manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat," kata Mathius.(tb)
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
Perubahan Iklim
DAMPAK perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan laut sektar 1 meter bakal menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian melalui permodelan terkini, sebanyak 115 pulau berukuran sedang dan berpenghuni akan hilang pada tahun 2050 mendatang.
Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Nasional, Ali Akbar, mengungkapkan di Jakarta, Kamis (7/7), tenggelamnya pulau-pulau tesebut bisa menjadi kenyataan, jika pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak dapat mengatasi dampak pemanasan global, sejak sekarang.
Pemanasan global tersebut disebabkan antara lain oleh banyaknya emisi gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Penyumbang emisi gas rumah kaca paling besar berasal dari sektor perubahan penggunaan lahan hutan. Akibatnya, sebagian besar permukaan bumi menjadi makin panas.
Saat ini, suhu bumi naik dari 0,6 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius. Jika keadaan tersebut terus berjalan tanpa tindakan pencegahan, pada tahun 2020, suhu bumi akan naik sebesar 2 derajat Celcius. Naiknya suhu bumi bisa mencairkan es di daerah kutub. Dalam 100 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan air laut setinggi 10 hingga 25 sentimeter.
Lembaga peduli lingkungan internasional, Greenpeace, memperkirakan, pada tahun 2100, akan terjadi peningkatan air laut hingga 95 sentimeter. Peningkatan muka air laut itu akan mengakibatkan hilangnya pulau atau daratan di dunia. Sekitar 1 persen daratan di Mesir akan hilang, 6 persen di Belanda, 17,5 persen di Bangladesh.
Yang parah, sekitar 80 persen atol di kepulauan Marshall bakal tenggelam. Begitu pula, pulau-pulau di Fiji, Samoa, Vanutu, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Dampak lebih jauh lagi, puluhan juta orang yang hidup di pesisir pantai harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Berbagai infrastruktur dan pemukiman di tepi pantai akan rusak.
Perubahan iklim juga mengakibatkan pergeseran musim karena perubahan tekanan dan suhu udara. Musim kemarau akan berlangsung lama. Bencana kekeringan dan penggurunan muncul. Di sisi lain, musim hujan berlangsung singkat dengan curah hujan lebih tinggi. Akibatnya, bakal terjadi bencana banjir dan tanah longsor.
Perubahan iklim yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu panjang, bakal menimbulkan krisis kemanusiaan. Persediaan bahan pangan berkurang akibat tingginya potensi gagal panen. Produktivitas pertanian di daerah tropis menurun, jika suhu rata-rata global meningkat 1 hingga 2 derajat Celsius.
Dampak lain, bakal terjadi krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjangan. Sumber kebutuhan air tawar bagi sepertiga penduduk dunia, akan mengering pada tahun 2100. Begitu pula, meluasnya ancaman berbagai penyakit yang disebabkan oleh naiknya suhu udara. Masa inkubasi nyamuk, misalnya, akan menjadi makin pendek.
Perubahan suhu bumi juga mengakibatkan hilangnya spesies flora dan fauna yang tidak dapat beradaptasi. Bahkan, naiknya suhu permukaan bumi menyebabkan es dan gletser di seluruh dunia, terutama di kutub Utara dan kutub Selatan, mencair.
Saat ini, sebagian masyarakat dunia belum sadar terhadap risiko dari dampak perubahan iklim yang menakutkan, jika gagal mengubah perilaku yang masih terus menghancurkan lingkungan. Penanaman pohon dan perlindungan hutan merupakan langkah untuk memulihkan lingkungan. Upaya yang harus diikuti dengan pencegahan terhadap perusakan atau alih fungsi hutan yang berlebih. ***
Tribun Timur
Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Nasional, Ali Akbar, mengungkapkan di Jakarta, Kamis (7/7), tenggelamnya pulau-pulau tesebut bisa menjadi kenyataan, jika pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak dapat mengatasi dampak pemanasan global, sejak sekarang.
Pemanasan global tersebut disebabkan antara lain oleh banyaknya emisi gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Penyumbang emisi gas rumah kaca paling besar berasal dari sektor perubahan penggunaan lahan hutan. Akibatnya, sebagian besar permukaan bumi menjadi makin panas.
Saat ini, suhu bumi naik dari 0,6 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius. Jika keadaan tersebut terus berjalan tanpa tindakan pencegahan, pada tahun 2020, suhu bumi akan naik sebesar 2 derajat Celcius. Naiknya suhu bumi bisa mencairkan es di daerah kutub. Dalam 100 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan air laut setinggi 10 hingga 25 sentimeter.
Lembaga peduli lingkungan internasional, Greenpeace, memperkirakan, pada tahun 2100, akan terjadi peningkatan air laut hingga 95 sentimeter. Peningkatan muka air laut itu akan mengakibatkan hilangnya pulau atau daratan di dunia. Sekitar 1 persen daratan di Mesir akan hilang, 6 persen di Belanda, 17,5 persen di Bangladesh.
Yang parah, sekitar 80 persen atol di kepulauan Marshall bakal tenggelam. Begitu pula, pulau-pulau di Fiji, Samoa, Vanutu, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Dampak lebih jauh lagi, puluhan juta orang yang hidup di pesisir pantai harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Berbagai infrastruktur dan pemukiman di tepi pantai akan rusak.
Perubahan iklim juga mengakibatkan pergeseran musim karena perubahan tekanan dan suhu udara. Musim kemarau akan berlangsung lama. Bencana kekeringan dan penggurunan muncul. Di sisi lain, musim hujan berlangsung singkat dengan curah hujan lebih tinggi. Akibatnya, bakal terjadi bencana banjir dan tanah longsor.
Perubahan iklim yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu panjang, bakal menimbulkan krisis kemanusiaan. Persediaan bahan pangan berkurang akibat tingginya potensi gagal panen. Produktivitas pertanian di daerah tropis menurun, jika suhu rata-rata global meningkat 1 hingga 2 derajat Celsius.
Dampak lain, bakal terjadi krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjangan. Sumber kebutuhan air tawar bagi sepertiga penduduk dunia, akan mengering pada tahun 2100. Begitu pula, meluasnya ancaman berbagai penyakit yang disebabkan oleh naiknya suhu udara. Masa inkubasi nyamuk, misalnya, akan menjadi makin pendek.
Perubahan suhu bumi juga mengakibatkan hilangnya spesies flora dan fauna yang tidak dapat beradaptasi. Bahkan, naiknya suhu permukaan bumi menyebabkan es dan gletser di seluruh dunia, terutama di kutub Utara dan kutub Selatan, mencair.
Saat ini, sebagian masyarakat dunia belum sadar terhadap risiko dari dampak perubahan iklim yang menakutkan, jika gagal mengubah perilaku yang masih terus menghancurkan lingkungan. Penanaman pohon dan perlindungan hutan merupakan langkah untuk memulihkan lingkungan. Upaya yang harus diikuti dengan pencegahan terhadap perusakan atau alih fungsi hutan yang berlebih. ***
Tribun Timur
Menghapus Emisi Karbon
Menghapus Emisi Karbon
PEMERINTAH Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus emisi gas karbondioksida atau CO2 sebesar 26 pesen pada tahun 2020. Emisi gas karbon menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mewujudkan komitmen itu, pemerintah melakukan konservasi hutan dan lingkungan.
Badan kesehatan dunia, World Health Organization membuktikan, gas karbondioksida yang secara rutin mencapai tingkat tak sehat di banyak kota, dapat mengakibatkan ukuran janin kecil, kematian bayi dan kerusakan otak meningkat. Lamanya seorang wanita hamil terekspos, tergantung pada konsentrasi polutan di udara.
Kebakaran dan alih fungsi hutan, industri peternakan, pembangkit listrik, serta sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar emisi karbon. Data tahun 2008, menyebutkan, Indonesia menduduki urutan ketiga dunia sebagai penyumbang emisi gas karbon atau efek rumah kaca dunia, setelah Cina dan Amerika Serikat.
Penyebabnya antara lain akibat hilangnya 2 juta hektare lahan hutan di Tanah Air setiap tahun.Begitu pula, pembukaan hutan di lahan gambut Pulau Kalimantan. Aktivitas penebangan dan kebakaran hutan di Asia Tenggara menyumbang 2 miliar ton karbon dioksida ke udara.
Nilai tersebut setara dengan 8 persen emisi global yang berasal dari bahan bakar fosil. Sekitar 90 persen emisi CO2 dari hutan gambut di Asia Tenggara, disumbangkan oleh Indonesia. Dalam kurun waktu 2003-2008, total sumber emisi karbon dioksida setara dengan 638,975 gigaton!
Selain kebakaran dan penebangan hutan, penyumbang emisi karbon di dunia adalah peternakan. Badan Pangan Dunia PBB, pada tahun 2006 melaporkan, industri peternakan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi. Jumlahnya melebihi gabungan dari seluruh transportasi di seluruh dunia, yang hanya 13 persen. Sektor peternakan menyumbang 9 persen CO2.
Selain karbondioksida, sejumlah polutan berdampak buruk terhadap kesehatan. Polutan tersebut adalah gas nitrogen dioksida atau NO2, yang berasal dari sektor transportasi. Begitu pula, gas sulfur dioksida atau SO2, yang berasal dari sektor rumah tangga. Semua emisi gas tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia.
Wajar bila perhatian dunia tertuju ke Indonesia, berkaitan dengan upaya mengurangi emisi gas karbon. Pemerintah Norwegia, misalnya, menyediakan bantuan dana untuk penghentian sementara atau moratorium alih hutan. Dalam kenyataan, hutan berfungsi menyerap gas karbondioksida yang terlepas di udara.
Selain itu, para ilmuwan yang mengikuti pertemuan tentang konservasi di Sanur, Bali, Rabu (21/7), merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melarang pembukaan lahan gambut. Larangan itu terkait dengan nilai karbon yang tersimpan di lahan gambut itu.
Selama masa larangan tahun 2007-2009, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin konsesi baru untuk hak pengusahaan hutan perkebunan. Di samping itu, jangan terjadi ekspansi ke lahan-lahan yang dilarang.
Para ilmuwan juga meminta semua izin-izin konsensi untuk penebangan hutan terkait dengan moratorium, dievaluasi dengan hati-hati tentang keanekaragaman hayati dan kekayaan karbon yang tersimpan di lahan konsesinya.
Yang menjadi pertanyaan, dapatkah semua rekomendasi itu dilaksanakan dengan bertanggung jawab? ***
Tribun Timur
PEMERINTAH Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus emisi gas karbondioksida atau CO2 sebesar 26 pesen pada tahun 2020. Emisi gas karbon menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mewujudkan komitmen itu, pemerintah melakukan konservasi hutan dan lingkungan.
Badan kesehatan dunia, World Health Organization membuktikan, gas karbondioksida yang secara rutin mencapai tingkat tak sehat di banyak kota, dapat mengakibatkan ukuran janin kecil, kematian bayi dan kerusakan otak meningkat. Lamanya seorang wanita hamil terekspos, tergantung pada konsentrasi polutan di udara.
Kebakaran dan alih fungsi hutan, industri peternakan, pembangkit listrik, serta sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar emisi karbon. Data tahun 2008, menyebutkan, Indonesia menduduki urutan ketiga dunia sebagai penyumbang emisi gas karbon atau efek rumah kaca dunia, setelah Cina dan Amerika Serikat.
Penyebabnya antara lain akibat hilangnya 2 juta hektare lahan hutan di Tanah Air setiap tahun.Begitu pula, pembukaan hutan di lahan gambut Pulau Kalimantan. Aktivitas penebangan dan kebakaran hutan di Asia Tenggara menyumbang 2 miliar ton karbon dioksida ke udara.
Nilai tersebut setara dengan 8 persen emisi global yang berasal dari bahan bakar fosil. Sekitar 90 persen emisi CO2 dari hutan gambut di Asia Tenggara, disumbangkan oleh Indonesia. Dalam kurun waktu 2003-2008, total sumber emisi karbon dioksida setara dengan 638,975 gigaton!
Selain kebakaran dan penebangan hutan, penyumbang emisi karbon di dunia adalah peternakan. Badan Pangan Dunia PBB, pada tahun 2006 melaporkan, industri peternakan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi. Jumlahnya melebihi gabungan dari seluruh transportasi di seluruh dunia, yang hanya 13 persen. Sektor peternakan menyumbang 9 persen CO2.
Selain karbondioksida, sejumlah polutan berdampak buruk terhadap kesehatan. Polutan tersebut adalah gas nitrogen dioksida atau NO2, yang berasal dari sektor transportasi. Begitu pula, gas sulfur dioksida atau SO2, yang berasal dari sektor rumah tangga. Semua emisi gas tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia.
Wajar bila perhatian dunia tertuju ke Indonesia, berkaitan dengan upaya mengurangi emisi gas karbon. Pemerintah Norwegia, misalnya, menyediakan bantuan dana untuk penghentian sementara atau moratorium alih hutan. Dalam kenyataan, hutan berfungsi menyerap gas karbondioksida yang terlepas di udara.
Selain itu, para ilmuwan yang mengikuti pertemuan tentang konservasi di Sanur, Bali, Rabu (21/7), merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melarang pembukaan lahan gambut. Larangan itu terkait dengan nilai karbon yang tersimpan di lahan gambut itu.
Selama masa larangan tahun 2007-2009, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin konsesi baru untuk hak pengusahaan hutan perkebunan. Di samping itu, jangan terjadi ekspansi ke lahan-lahan yang dilarang.
Para ilmuwan juga meminta semua izin-izin konsensi untuk penebangan hutan terkait dengan moratorium, dievaluasi dengan hati-hati tentang keanekaragaman hayati dan kekayaan karbon yang tersimpan di lahan konsesinya.
Yang menjadi pertanyaan, dapatkah semua rekomendasi itu dilaksanakan dengan bertanggung jawab? ***
Tribun Timur
Pelestarian Hutan
HUTAN di Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng, akan musnah antara tahun 2012-2016. Perkiraan tersebut berdasarkan data tutupan hutan Kalimantan, dari tahun 1900 hingga sekarang, dengan menggunakan proyeksi konservatif dan proyeksi pesimistis.
Berdasarkan proyeksi konservatif atau pengelolaan hutan secara lestari, kerusakan hutan dapat ditekan 781.529 hektare per tahun. Namun, jika terjadi kesalahan pengelolaan hutan atau proyeksi pesimistis, 1.240.000 hektare hutan akan hilang per tahun.
Koordinator Wilayah World Wide Fund for Nature Indonesia, badan dunia yang peduli terhadap masalah lingkungan wilayah Kalteng, Rosenda Kasih, mengatakan, Rabu (28/7), tutupan hutan Kalteng tercatat seluas 8.635.944,854 hektare. Itu berarti, hutan tersebut akan hilang 2 hingga 3 tahuin ke depan.
Data tutupan lahan yang dikumpulkan dari tahun 1900 tersebut, diproyeksikan per 25 tahun. Bahkan akhir-akhir ini, menjadi per 10 tahun, dengan melihat laju kerusakan hutan yang semakin cepat. Pengelolaan hutan yang salah terlihat pada banyaknya pembukaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan aspek ekonomi.
Selain pengelolaan hutan yang salah dari sisi kebijakan, hilangnya hutan juga disebabkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, pertambangan, dan pembukaan perkebunan sawit secara besar-besaran.
Carut-marutnya pengelolaan hutan juga disebabkan oleh proses otonomi daerah. Beberapa kabupaten mengeksploitasi hutan untuk memenuhi pendapatan asli daerah. Untuk menggenjot pendapatan daerah, banyak dikeluarkan izin-izin perkebunan dan pertambangan yang terletak pada kawasan hutan.
Persoalan hutan tropis di Indonesia, akhir-akhir ini, makin serius. Kini, hutan primer hanya ditemukan di Kalimantan dan Papua. Bila hutan di daerah tersebut dieksploitasi secara berlebihan atau rusak karena pembalakan liar yang tak kunjung teratasi, dampaknya sangat besar bagi Indonesia dan dunia.
Tak heran, investor ternama asal Amerika Serikat, George Soros, Sabtu (24/7), berwisata alam ke beberapa hutan tropis di Kalimantan Tengah. Duta Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB untuk lingkungan berkunjung ke provinsi itu untuk melihat hutan yang masih terjaga kelestariannya dan keberadaan rawa gambut.
Dari perjalanan wisata hutan tropis tersebut, Soros akan mendapatkan secara langsung informasi di lapangan. Kedatangannya juga didorong oleh rasa tertarik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, terutama hutan dan lahan gambut.
Kunjungan investor terkenal dunia itu, pasti, bermanfaat bagi daerah. Terlebih lagi, pemerintah provinsi tersebut sedang berupaya merahbilitasi kerusakan lahan gambut seluas 1 juta hektare. Rehabilitasi yang memerlukan dana tak sedikit itu, memang, tak bakal terealisasi, bila berharap pada anggaran, baik daerah maupun pusat.
Dengan kata lain, perlu terobosan kreatif di kalangan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan. Selain regulasi dan kebijakan pemerintah yang tepat, dukungan dana pun ikut menentukan.
Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi persoalan serius berkaitan dengan lingkungan hidup. Sekitar 90 persen hutan mangrove, misalnya, rusak parah akibat eksploitasi dan alih fungsi lahan. Upaya rehabilitasinya memerlukan terobosan dari pemerintah daerah. Pemprov Kalteng sudah menunjukkan kemampuannya. ***
Tribun Timur
HUTAN di Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng, akan musnah antara tahun 2012-2016. Perkiraan tersebut berdasarkan data tutupan hutan Kalimantan, dari tahun 1900 hingga sekarang, dengan menggunakan proyeksi konservatif dan proyeksi pesimistis.
Berdasarkan proyeksi konservatif atau pengelolaan hutan secara lestari, kerusakan hutan dapat ditekan 781.529 hektare per tahun. Namun, jika terjadi kesalahan pengelolaan hutan atau proyeksi pesimistis, 1.240.000 hektare hutan akan hilang per tahun.
Koordinator Wilayah World Wide Fund for Nature Indonesia, badan dunia yang peduli terhadap masalah lingkungan wilayah Kalteng, Rosenda Kasih, mengatakan, Rabu (28/7), tutupan hutan Kalteng tercatat seluas 8.635.944,854 hektare. Itu berarti, hutan tersebut akan hilang 2 hingga 3 tahuin ke depan.
Data tutupan lahan yang dikumpulkan dari tahun 1900 tersebut, diproyeksikan per 25 tahun. Bahkan akhir-akhir ini, menjadi per 10 tahun, dengan melihat laju kerusakan hutan yang semakin cepat. Pengelolaan hutan yang salah terlihat pada banyaknya pembukaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan aspek ekonomi.
Selain pengelolaan hutan yang salah dari sisi kebijakan, hilangnya hutan juga disebabkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, pertambangan, dan pembukaan perkebunan sawit secara besar-besaran.
Carut-marutnya pengelolaan hutan juga disebabkan oleh proses otonomi daerah. Beberapa kabupaten mengeksploitasi hutan untuk memenuhi pendapatan asli daerah. Untuk menggenjot pendapatan daerah, banyak dikeluarkan izin-izin perkebunan dan pertambangan yang terletak pada kawasan hutan.
Persoalan hutan tropis di Indonesia, akhir-akhir ini, makin serius. Kini, hutan primer hanya ditemukan di Kalimantan dan Papua. Bila hutan di daerah tersebut dieksploitasi secara berlebihan atau rusak karena pembalakan liar yang tak kunjung teratasi, dampaknya sangat besar bagi Indonesia dan dunia.
Tak heran, investor ternama asal Amerika Serikat, George Soros, Sabtu (24/7), berwisata alam ke beberapa hutan tropis di Kalimantan Tengah. Duta Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB untuk lingkungan berkunjung ke provinsi itu untuk melihat hutan yang masih terjaga kelestariannya dan keberadaan rawa gambut.
Dari perjalanan wisata hutan tropis tersebut, Soros akan mendapatkan secara langsung informasi di lapangan. Kedatangannya juga didorong oleh rasa tertarik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, terutama hutan dan lahan gambut.
Kunjungan investor terkenal dunia itu, pasti, bermanfaat bagi daerah. Terlebih lagi, pemerintah provinsi tersebut sedang berupaya merahbilitasi kerusakan lahan gambut seluas 1 juta hektare. Rehabilitasi yang memerlukan dana tak sedikit itu, memang, tak bakal terealisasi, bila berharap pada anggaran, baik daerah maupun pusat.
Dengan kata lain, perlu terobosan kreatif di kalangan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan. Selain regulasi dan kebijakan pemerintah yang tepat, dukungan dana pun ikut menentukan.
Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi persoalan serius berkaitan dengan lingkungan hidup. Sekitar 90 persen hutan mangrove, misalnya, rusak parah akibat eksploitasi dan alih fungsi lahan. Upaya rehabilitasinya memerlukan terobosan dari pemerintah daerah. Pemprov Kalteng sudah menunjukkan kemampuannya. ***
Tribun Timur
Dekat Hutan dan Taman Nasional
Dekat Hutan dan Taman Nasional
KAWASAN Alla Kappang, Maros, berada di sekitar jalan poros Makassar-Bone. Selain dikenal sebagai wilayah hutan lindung dan Taman Nasional Karaenta, Kappang juga adalah kawasan kars yang kerap menjadi lokasi latihan bagi kelompok pecinta alam.
Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) menempatkan salah satu alat pendeteksi gempa dan nuklir di kawasan ini. Perangkat alat tersebut terkesan sederhana karena hanya berbentuk gardu.
Meski sederhana, perangkat tersebut bisa membedakan getaran gempa yang disebabkan oleh alam atau oleh uji coba nuklir.
Alla Kappang berada di posisi ketinggian dan sering diliputi kabut. Letaknya berada di kaki Gunung Bulusaraung.
Jalan berkelok-kelok yang sempit dengan tanjakan yang curam menjadi ciri khas kawasan Alla Kappang. Bila berkendara di malam hari, suasana gelap gulita terasa di daerah yang banyak dihuni kera putih dan babi hutan ini.
Posisi Alla Kappang tak jauh dari kawasan wisata alam Bantimurung. Diperkirakan jarak Bantimurung dengan Alla Kappang hanya sekitar sembilan kilometer. Suasana alam kedua tempat ini pun sangat mirip, dikelilingi tebing batu.
Di masa penjajahan Jepang, kawasan ini menjadi salah satu tempat perlindungan tentara Jepang. Tak heran, sangat banyak ditemui gua-gua yang disebut sebagai gua alam. Sejumlah warga menyebutkan kawasan Alla Kappang juga menjadi salah satu basis perjuangan tentara Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Qahhar Mudzakkar.
Kappang dikenal.(jid)
Sumber.
Tribun Timur Makassar
KAWASAN Alla Kappang, Maros, berada di sekitar jalan poros Makassar-Bone. Selain dikenal sebagai wilayah hutan lindung dan Taman Nasional Karaenta, Kappang juga adalah kawasan kars yang kerap menjadi lokasi latihan bagi kelompok pecinta alam.
Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) menempatkan salah satu alat pendeteksi gempa dan nuklir di kawasan ini. Perangkat alat tersebut terkesan sederhana karena hanya berbentuk gardu.
Meski sederhana, perangkat tersebut bisa membedakan getaran gempa yang disebabkan oleh alam atau oleh uji coba nuklir.
Alla Kappang berada di posisi ketinggian dan sering diliputi kabut. Letaknya berada di kaki Gunung Bulusaraung.
Jalan berkelok-kelok yang sempit dengan tanjakan yang curam menjadi ciri khas kawasan Alla Kappang. Bila berkendara di malam hari, suasana gelap gulita terasa di daerah yang banyak dihuni kera putih dan babi hutan ini.
Posisi Alla Kappang tak jauh dari kawasan wisata alam Bantimurung. Diperkirakan jarak Bantimurung dengan Alla Kappang hanya sekitar sembilan kilometer. Suasana alam kedua tempat ini pun sangat mirip, dikelilingi tebing batu.
Di masa penjajahan Jepang, kawasan ini menjadi salah satu tempat perlindungan tentara Jepang. Tak heran, sangat banyak ditemui gua-gua yang disebut sebagai gua alam. Sejumlah warga menyebutkan kawasan Alla Kappang juga menjadi salah satu basis perjuangan tentara Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Qahhar Mudzakkar.
Kappang dikenal.(jid)
Sumber.
Tribun Timur Makassar
Langganan:
Postingan (Atom)