Selama beberapa abab ini di Indonesia beranggapan bahwa Negara merupakan Stkehaoder tunggal yang bertanngung jawab tehadap pengeloaan sumber daya Alam dan seluk belukna.Pandangan ini dilandasi dengan keberhasilan pemerintah Hindia Belanda dalam pengeloaan hutan Jati diatas puing-puing kerusakan mhutan akibat pembalakan liar dan praktek-praktek penebagan kayu.
Karena Pandangan tersebut diatas ,maka penan masyarakat terabaikan dan hanya sebagai objek,rakyat hanya dipandang sebagai tenaga kerja yang murah yang diperlukan dalam ke giatan pengelolaan.
Hilangnya nyawa,ingatan tanah,halaman,harta benda,nafkah,kesempatan dn kehomatan rakiyat selama ini dalam penyelenggaraan pembangunan tidak tergabaikan.Jaminan dalam melinudungi hak-hak azasi manusia yang diberikan oleh negara yang menyangkut hak hidup,hak untuk bekerja dan memiliki aset termasuk tanah dan kehormatan tidak menjadi jaminan dalam pengelolaan Sumber daya alam/Pembangunan.
Rakyat selama ini hanya meneriama akibat dan dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan oleh negara ini.Aspek inti dari keselamatan dan kesejahtraan rakyat yang seharusnya menjadi tindakan kongkrik sehari-hari terabaikan.Hak-hak kesejahteraaan seperti Pendidikan ,kesehatan dijalankan tetapi sekaligus perampasan kesejahteraan dan disisi lain melalui beberapa mekanisme seperti politik,fiskal,perampasan tanah dan tempat tinggal rakyat sebagai syarat ivestasi produksi dan pembangunan tersebut.
Pembelaan terhadap kepentingan rakyat umum dan kasus-kasus pelangggaran terhadap hak-hak rakyat akan selalu dibutuhkan dan tak tergantikan.Pemenuhan keselamatan dan kesejahteraan Rakyat merupakan syarat dan cara khsusus untuk ikut menentukan arah dan besaran perubahan yang menyangkut rakyat secara teratur dan terorganisir.
Persyaratan kemanusiaan harus ditempatkan sebagai titik pusat dalam membangun kembali relasi dalam masyarakat,semus ini harus diletakkan pada siklus yang normal dalam masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar